Showing posts with label Produk Financing. Show all posts
Showing posts with label Produk Financing. Show all posts

Saturday, December 7, 2013

Pembiayaan Mutijasa

 
 
 
 
 
 
Dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syari'ah, yang disusun pada tahun 2008, kemudian diterbitkan sebagai salah satu artikel dalam Official Website BI (bank indonesia) dijelaskan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
  • transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
  • transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
  • transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
  • transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
  • transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Akad yang digunakan ada dua alternatif yaitu ijarah dan kafalah. 
Akad ijarah dalam pembiayaan multijasa maksudnya Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Mekanismenya:
  • Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah;
  • Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah;
  • Pengembalian atas penyediaan dana Bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus; dan
  • Pengembalian atas penyediaan dana Bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.
Sedangkan aqad Kafalah maksudnya Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atau yang tertanggung (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (makful 'anhulashif). Adapun mekanismenya yaitu:
  • Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga;
  • Obyek penjaminan harus merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan, jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya, dan tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).
  • Bank dapat memperoleh imbalan atau fee yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap;
  • Bank dapat meminta jaminan berupa Cash Collateral atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan; dan
  • Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka Bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai Pembiayaan atas dasar Akad Qardh yang harus diselesaikan oleh nasabah.
Adapun manfaat dari model pembiayaan multijasa bagi bank, selain sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. Bank juga memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/fee/ujroh. Sedangkan manfaat bagi nasabah, nasabah memperoleh pemenuhan jasa-jasa tertentu seperti pendidikan dan kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.
Analisis resiko untuk pembiayaan multijasa diantaranya adalah:
  • Risiko Pembiayaan (credit risk) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default.
  • Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan multijasa untuk transaksi komersial adalah dalam valuta asing.
 
 
 Cara Download : Copy Link di bawah, Kemudian Paste & Search di Browser
https://www.dropbox.com/s/r37lv555zo94fuj/44-multijasa.pdf
....Baca Selengkapnya

Pembiayaan atas Dasar Akad Qardh


 
  
  
  
 
Dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syari'ah, yang disusun pada tahun 2008, kemudian diterbitkan sebagai salah satu artikel dalam Official Website BI (bank indonesia) dijelaskan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
  • transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
  • transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
  • transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
  • transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
  • transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Akad yang digunakan ialah Qadh, yaitu Transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Adapun mekanismenya:
  • Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (Qardh) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan;
  • Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai Akad;
  • Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran Pembiayaan atas dasar Qardh, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran;
  • Pengembalian jumlah Pembiayaan atas dasar Qardh, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati; dan
  • Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.
Bagi bank, manfaat yang diperoleh ialah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial Bank, serta sebagai peluang bank untuk mendapatkan fee dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas Qardh. Sedangkan bagi nasabah, manfaatnya adalah sumber pinjaman yang bersifat non komersial, serta sebagai sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan antara lain terkait dengan garansi dan pengambilalihan kewajiban.
Adapun aturan terkait dengan produk pembiayaan ini, dipaparkan secara rinci dalam Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang AI Qardh. Fatwa ini bisa didownload pada alamat di bawah.
 
 
 Cara Download : Copy Link di bawah, Kemudian Paste & Search di Browser
https://www.dropbox.com/s/eiek77l3prmfjq8/19-qardh.pdf
....Baca Selengkapnya

Pembiayaan atas Dasar Akad Ijarah

 
 
 
 
 
 
 
Dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syari'ah, yang disusun pada tahun 2008, kemudian diterbitkan sebagai salah satu artikel dalam Official Website BI (bank indonesia) dijelaskan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
  • transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
  • transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
  • transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
  • transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
  • transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Dalam pembiayaan model ini, akad yang digunakan ada alternatif yaitu ijarah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik.
Akad Ijarah maksudnya Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Sedangkan yang dimaksud dengan Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah Transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa. Mekanismenya yaitu:
  • Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah;
  • Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah;
  • Pengembalian atas penyediaan dana Bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus;
  • Pengembalian atas penyediaan dana Bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang; dan
  • Dalam hal pembiayaan atas dasar Ijarah Muntahiya Bittamlik, selain Bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (wa'ad) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.
Adapun manfaat dari model pembiayaan berbasis akad ijarah bagi bank, selain sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. Bank juga memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/fee/ujroh. Sedangkan manfaat bagi nasabah, nasabah bisa memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan, nasabah juga memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang dalam hal menggunakan akad ljarah Muntahiya Bittamlik. Serta sebagai sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang dan/atau memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang.
Potensi risiko dalam pembiayaan dengan model ini, diantaranya:
  • Risiko Pembiayaan (credit risk) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default.
  • Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika modal pengadaan aktiva Ijarah maupun sumber pembiayaan Ijarah adalah dalam valuta asing.
Aturan main terkait dengan pembiayaan berbasis akad ijaroh, telah tertuang dalam fatwa DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, dan Fatwa DSN No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah al Muntahiyah bi al-Tamlik. Fatwa-fatwa tersebut bisa didownload pada alamat di bawah.

 
 Cara Download : Copy Link di bawah, Kemudian Paste & Search di Browser
https://www.dropbox.com/s/xzfxp02dyuvtnfz/09-ijarah.pdf
https://www.dropbox.com/s/l8yhorly74a6q7m/27-ijarah_imbt.pdf
....Baca Selengkapnya

Pembiayaan atas Dasar Akad Istishna'

pembiayaan istishna'
 
 
Dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syari'ah, yang disusun pada tahun 2008, kemudian diterbitkan sebagai salah satu artikel dalam Official Website BI (bank indonesia) dijelaskan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
  • transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
  • transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
  • transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
  • transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
  • transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
Akad yang digunakan dalam pembiayaan model ini adalah akad Istishna', maksudnya Transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Adapun mekanismenya:
  • Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi Istishna' dengan nasabah; dan
  • Pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada Bank atau dalam bentuk piutang Bank.
Manfaat yang diperoleh bank, selain sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka menyediakan barang yang diperlukan oleh nasabah, bank juga memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. Bagi nasabah, manfaat yang diperoleh adalah bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan sesuai spesifikasi tertentu.
Adapun analisis resiko untuk pembiayaan berbasis akad istishna' diantaranya:
  • Risiko Pembiayaan (credit risk) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default, baik dalam penyelesaian aktiva istishna' dalam penyelesaian maupun penyelesaian kewajiban pembayaran aktiva istishna' yang sudah diserahkan.
  • Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika modal aktiva istishna' dalam penyelesaian adalah dalam valuta asing.

 Cara Download : Copy Link di bawah, Kemudian Paste & Search di Browser
https://www.dropbox.com/s/8i6e5v58fc6yqut/06-istisna.pdf
https://www.dropbox.com/s/xs09f3p0daa29dj/22-istishna_paralel.pdf
....Baca Selengkapnya

Pembiayaan atas Dasar Akad Salam

Dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syari'ah, yang disusun pada tahun 2008, kemudian diterbitkan sebagai salah satu artikel dalam Official Website BI (bank indonesia) dijelaskan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
  1. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
  2. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
  3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
  4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
  5. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
Akad yang digunakan dalam pembiayaan model ini adalah akad Salam, maksudnya Transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Adapun mekanismenya yaitu:
  • Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi Salam dengan nasabah;
  • Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Salam;
  • Penyediaan dana oleh Bank kepada nasabah harus dilakukan di muka secara penuh yaitu pembayaran segera setelah Pembiayaan atas dasar Akad Salam disepakati atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pembiayaan atas dasar Akad Salam disepakati; dan
  • Pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada Bank atau dalam bentuk piutang Bank.
Manfaat yang bisa diperoleh bank diantaranya adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka memperoleh barang tertentu sesuai kebutuhan nasabah akhir. memperoleh peluang untuk mendapatkan keuntungan apabila harga pasar barang tersebut pada saat diserahkan ke bank lebih tinggi daripada jumlah pembiayaan yang diberikan. Serta memperoleh pendapatan dalam bentuk margin atas transaksi pembayaran barang ketika diserahkan kepada nasabah akhir. Sedangkan bagi nasabah, manfaat yang bisa diperoleh diantaranya memperoleh dana di muka sebagai modal kerja untuk memproduksi barang.
Potensi risiko dalam model pembiayaan seperti ini diantaranya:
  • Risiko Pembiayaan (credit risk) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default.
  • Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika modal Salam dalam penyelesaian adalah dalam valuta asing.
Pembiayaan berbasis akad Salam tertulis dalam Fatwa DSN No: O5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Lebih jelasnya, fatwa tersebut bisa didownload pada alamat di bawah. 

 
 Cara Download : Copy Link di bawah, Kemudian Paste & Search di Browser
https://www.dropbox.com/s/4qf24ze54eckoo1/05-salam.pdf
....Baca Selengkapnya

Friday, December 6, 2013

Pembiayaan atas Dasar Akad Murabahah

Dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syari'ah, yang disusun pada tahun 2008, kemudian diterbitkan sebagai salah satu artikel dalam Official Website BI (bank indonesia) dijelaskan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
  1. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
  2. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
  3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
  4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
  5. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
Akad yang digunakan dalam pembiayaan model ini adalah akad Murabahah. Maksudnya adalah Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati olah para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Mekanisnya meliputi:
  • Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi Murabahah dengan nasabah;
  • Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
  • Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah; dan
  • Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.
Manfaat yang diperoleh bank selain sebagai salah satu bentuk penyaluran dana, bank juga memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. Sedangkan manfaat yang diperoleh nasabah yaitu merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank, selain itu nasabah juga dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.
Adapun fatwa DSN terkait dengan Pembiayaan Murabahah tertulis dalam:
  • Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
  • Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 10/DSN-MUIIIV/2000 tentang Wakalah
  • Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 13/DSN-MUI/IXl2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah
  • Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 16/DSN-MUI/IXl2000 tentang Diskon Dalam Murabahah
  • Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 23/DSN-MU1/11I/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah
  • Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 46/DSN-MU1/11/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi A/Murabahah)
  • Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 47/DSN-MU1/11/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
  • Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 48/DSN-MU1I11/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
  • Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 49/DSN-MU1/1I/2005 tentang Konversi Akad Murabahah
....Baca Selengkapnya

Pembiayaan atas Dasar Akad Musyarakah

Dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syari'ah, yang disusun pada tahun 2008, kemudian diterbitkan sebagai salah satu artikel dalam Official Website BI (bank indonesia) dijelaskan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
  1. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
  2. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
  3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
  4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
  5. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
Dalam pelaksanaan pembiayaan ini, akad yang digunakan yaitu akad Musyarakah. Akad Musyarakah maksudnya adalah Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Adapun mekanismenya yaitu:
  • Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
  • Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
  • Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
  • Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
  • Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
  • Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
  • Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
  • Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah;
  • Pengembalian Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah;
  • Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
  • Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.
Adapun manfaat yang bisa diperoleh bank dari pembiayaan ini, selain sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. Bank juga akan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola. Sedangkan bagi nasabah, manfaat yang bisa diperoleh yaitu bisa memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.
Potensi risiko dalam model pembiayaan seperti ini diantaranya adalah:
  • Risiko Pembiayaan (credit risk) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default.
  • Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam valuta asing.
  • Risiko Operasional yang disebabkan oleh internal fraud antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokanl penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan mark up dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan.
 
 Cara Download : Copy Link di bawah, Kemudian Paste & Search di Browser
https://www.dropbox.com/s/fc0b3zpdve2r7jm/08-musyarakah.pdf
....Baca Selengkapnya

Pembiayaan atas Dasar Akad Mudharabah

Dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syari'ah, yang disusun pada tahun 2008, kemudian diterbitkan sebagai salah satu artikel dalam Official Website BI (bank indonesia) dijelaskan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
  1. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
  2. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
  3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
  4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
  5. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
Dalam pelaksanaan pembiayaan ini, akad yang digunakan yaitu akad Mudharabah. Akad Mudharabah maksudnya adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syari'ah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini, akad Mudharabah terbagi dalam 2 jenis yaitu Mudharabah Muthlaqah dan Mudharabah Muqayyadah.
Mudharabah Mutlaqah maksudnya adalah Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Sedangkan yang dimaksud dengan Mudharabah Muqayyadah ialah Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Mekanisme dalam pelaksanaan pembiayaan berbasis akad Mudaharah meliputi:
  • Bank bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dalam kegiatan usahanya;
  • Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
  • Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati;
  • Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
  • Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
  • Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
  • Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
  • Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
  • Pengembalian Pembiayaan atas dasar Mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Akad, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah;
  • Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (mudharib) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
  • Kerugian usaha nasabah pengelola dana (mudharib) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (shahibul maal) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (ra'sul maal)
Tentu pembiayaan ini memiliki nilai manfaat, baik untuk bank maupun untuk nasabah. Bagi bank, pembiayaan ini berfungsi sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. Selain itu, bank akan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah. Bagi nasabah, manfaat yang diperoleh dari pembiayaan seperti ini adalah bisa memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.
Adapun analisis resiko dari pembiayaan berbasis akad mudharabah diantaranya adalah:
  • Risiko Pembiayaan (credit risk) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default.
  • Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam valuta asing.
  • Risiko Operasional yang disebabkan oleh internal fraud antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan mark up dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan.
Pembiayaan berbasis akad mudharabah telah diatur secara jelas agar sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Adapun aturan main tersebut tertuang dalam fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Fatwa tentang Pembiayaan Mudharabah bisa didownload pada alamat di bawah.
 
 Cara Download : Copy Link di bawah, Kemudian Paste & Search di Browser
https://www.dropbox.com/s/3v381ysawj4il1z/07-mudharabah.pdf
....Baca Selengkapnya