Problematika SDM Perbankan Syari'ah

Problematika SDM Perbankan Syari'ah?

Tidak sedikit yang menganggap bahwa bank syari'ah itu substansinya sama seperti bank konvensional. Banyak juga yang mengistilahkan bank syari'ah merupakan "anak tiri" dari bank konvensional. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa bank syari'ah merupakan wajah baru dari produk neo-kapitalis.

Perbankan syari'ah tidak hanya berbicara mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam menjalankan fungsi bank. Bank syari'ah tidak hanya berbicara mengenai pelayanan yang dimulai dengan ucapan salam, pakaian rapi dan berkerudung bagi staf perempuannya. Bank syari'ah tidak hanya berbicara mengenai istilah bunga yang dipoles serta dikemas dengan wajah syar'i.

Berbicara mengenai perbankan syari'ah, harus juga berbicara mengenai nilai-nilai Islam yang diterjemahkan dalam sebuah sistem perbankan. Berbicara perbankan syari'ah, harus juga berbicara mengenai proses eksternalisasi nilai-nilai qur'ani yang kemudian di internalisasi dalam mekanisme perbankan. Berbicara perbankan syari'ah, juga harus berbicara mengenai ketauladanan Rasulullah SAW dalam menjalankan aktivitas muamalah. Setiap mekanisme perbankan yang lahir dari nilai-nilai islam, tidak bisa lepas dari substansi nilai tersebut. Perbankan syari'ah tidak seperti bank konvensional yang ketika SOP telah dijalankan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan (regulasi), secara otomatis mekanisme yang dijalankan telah benar. Dibalik SOP yang ada dalam perbangkan syari'ah, ada nilai-nilai ukhrowi yang harus dihayati. SOP hanya merupakan alat bantu, agar kita bisa merasakan betul hikmah yang ada dalam sebuah tatanan nilai kesyari'ahan sebuah sistem lembaga keuangan publik.

Untuk mewujudkan sebuah sistem lembaga keuangan publik yang bisa mencerminkan nilai-nilai kesyari'ahan, tidak bisa selesai hanya dengan UU perbankan syari'ah, kelengkapan sarana untuk mengontrol mekanisme perbankan berbasis prinsip syari'ah seperti DSN pada tataran nasional dan DPS pada tataran wilayah. Untuk mewujudkan sebuah sistem lembaga keuangan publik berprinsip syari'ah, harus didukung oleh seluruh stakeholder. Mulai dari pemerintah sebagai penanggung jawab regulasi, DSN, pengelola, hingga masyarakat yang sadar betul akan hikmah yang terkandung dalam nilai-nilai kesyari'ahan.

Problematika SDM Perbankan Syari'ah dari Sisi Rekrutmen

Sebelum memaparkan mengenai problematika SDM Perbankan Syari'ah, mari kita amati terlebih dahulu gambar di bawah!

Gambar di atas diambil dari website remsi sebuah bank syari'ah swasta, terkait dengan pengumuman lowongan kerja pada banknya. Kualifikasi seperti yang tertera di atas, tidak hanya pada satu atau dua bank saja. Bisa dikatakan hampir seluruh bank berbasis syari'ah, kualifikasinya mirip dengan apa yang tertera pada gambar di atas. Jika kita amati, kualifikasi terkait dengan latar belakang pendidikan tidak ada pengkhususan untuk SDM dengan latar belakang pendidikan Ekonomi Islam / Ekonomi Syari'ah. Padahal, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, untuk bisa melahirkan sebuah sistem lembaga keuangan publik dengan prinsip syari'ah seluruh pihak terkait harus memiliki frekuensi yang sama, karena sistem keuangan berbasis syari'ah tidak hanya menyoal SOP. SDM yang lahir dari lembaga pendidikan dengan jurusan ekonomi syari'ah pun belum tentu menguasai betul prinsip-prinsip syari'ah yang dipraktekkan dalam dunia perbankan. Apalagi SDM yang tidak dicetak untuk kemampuan seperti itu? SDM yang baik dalam perbankan syari'ah, tidak bisa lahir hanya dengan proses pendidikan singkat 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan saja.

Permasalahan ini marak terjadi mungkin karena adanya ketidak percayaan dunia kerja akan lulusan jurusan yang linear dengan kebutuhan pekerjaan, atau mungkin juga karena belum semua daerah memiliki lembaga perguruan tinggi dengan jurusan ekonomi syari'ah, atau bisa juga karena budaya dunia kerja di negara ini memang terbiasa menerima SDM yang tidak sesuai antara kebutuhan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan.

Oleh karena itu, akan lebih baik jika seluruh pihak terkait bisa segera mengevaluasi, kemudian bersinergi satu dengan lainnya, agar lulusan perguruan tinggi bisa diterima di dunia kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan.